Sebuah catatan satir tentang paradoks teknologi di Indonesia. Mengapa kartu yang berlabel “Elektronik” masih harus menyerah pada mesin fotokopi? Bedah tuntas fenomena “Perangkat Lembek” dan penderitaan rakyat di tengah digitalisasi yang dipaksakan.
Mitos Chip dan Mesin Pemindai di Loket Kusam
Pagi itu, langit tidak terlalu cerah, seolah ikut memaklumi suasana hatiku. Aku berdiri antre di depan sebuah loket birokrasi yang kusam, menggenggam selembar kartu plastik bernama e-KTP. Di atas kertas proposal pemerintah, huruf “e” di depan kata KTP itu berarti Elektronik. Ia adalah sebuah keajaiban teknologi yang katanya mengandung chip canggih, menyimpan miliaran data pribadiku, dan sanggup menembus batas ruang serta waktu birokrasi yang berbelit.
Namun, realitas di depan mataku hari ini berkata lain.
“Mas, mana fotokopinya dua lembar?” tanya petugas loket itu tanpa menengadah dari tumpukan berkas di mejanya.
Aku tertegun. Rasanya seperti ditarik mundur ke dekade sembilan puluhan. “Tapi ini kan sudah elektronik, Bu. Bukannya tinggal di-scan atau di-tap saja ke sistem database?”
Petugas itu akhirnya menatapku. Matanya tampak lelah—mungkin selelah para punggawa KPK yang bertahun-tahun mengurusi kasus korupsi mega-proyek kartu identitas ini yang entah kapan benar-benar tuntas hingga ke akarnya.
“Di sini masih pakai fotokopi, Mas. Nanti chip-nya rusak kalau kena mesin scan,” jawabnya asal.
Aku terdiam mendengar alasan itu. Sebuah mitos teknologi tingkat tinggi yang entah diciptakan oleh siapa, namun masih dipercaya lebih kuat daripada hukum fisika dan ilmu komputer mana pun di negeri ini. Bagaimana mungkin gelombang pemindai cahaya bisa merusak microchip silikon yang dirancang untuk bertahan bertahun-tahun? Tapi berdebat dengan birokrasi adalah pekerjaan sia-sia.
Aku menghela napas panjang, berbalik badan, dan berjalan menuju tukang fotokopi yang kebetulan (atau memang sengaja) berjejer strategis di seberang jalan gedung pemerintahan ini.
Perangkat Lembek dan Emas Digital yang Terbuang
Sambil menunggu mesin fotokopi tua itu berderit dan bekerja memuntahkan kertas buram, ironi ini terasa sangat kental menampar akal sehat.
Di dunia luar sana, data disebut-sebut sebagai The New Oil, lebih berharga daripada emas. Perusahaan teknologi raksasa hingga startup kecil di garasi saling sikut demi mendapatkan sekerat data pengguna. Mereka mengolahnya menjadi informasi, lalu menjualnya kembali lewat algoritma iklan-iklan yang menghipnotis kita di layar ponsel.
Mereka memiliki software—atau yang secara harfiah sering aku pelesetkan menjadi “Perangkat Lembek”—yang begitu pintar. Perangkat lembek komersial ini bisa tahu apa yang ingin kita beli, ke mana kita akan pergi liburan, bahkan membaca arah pandangan mata kita sebelum kita benar-benar menyadarinya.
Tapi di loket kelurahan ini, emas digital bernama Single Identity Number itu terasa seperti sampah tak berguna yang nilainya tak lebih dari selembar kertas fotokopi seharga lima ratus rupiah.
Betapa hebatnya para ilmuwan dan insinyur kita yang mampu merancang sistem database kependudukan yang rumit. Namun, betapa jauh lebih lihainya oknum-oknum “orang dalam” yang memanfaatkan celah dari sistem setengah matang tersebut. Data kependudukan yang dijanjikan rahasia, kini justru bertebaran bebas di pasar gelap. Buktinya? Setiap hari kita diteror oleh pesan singkat penawaran asuransi, judi online, hingga ancaman penagih utang dari pinjaman online (pinjol) ilegal yang bahkan tidak pernah kita ajukan.
Sistem negara tidak bisa membaca chip e-KTP kita, tapi entah bagaimana, para scammer tahu persis nama lengkap, alamat, hingga nama ibu kandung kita. Sungguh sebuah dongeng distopia yang nyata.
Korban Paksaan Digital: Kisah Pak Darmo dan Kuota
Aku bersandar pada dinding kios fotokopi, merenungkan nasib orang-orang yang tergilas oleh kereta cepat bernama “Digitalisasi”. Pikiranku teringat pada Pak Darmo, tukang ojek pangkalan yang biasa mangkal di depan gang rumahku.
Di usianya yang sudah memasuki kepala lima, Pak Darmo tampak gagap melihat dunia yang mendadak berubah wujud menjadi layar sentuh. Dulu, ia hanya butuh modal keramahan dan motor bebek yang tangki bensinnya terisi penuh. Kini, e-commerce dan aplikasi ride-hailing mengambil alih segalanya. UMKM, pedagang pasar, hingga ojek pangkalan dipaksa pindah bermigrasi ke pasar digital yang kejam.
Suatu sore, aku melihat Pak Darmo hanya bisa terdiam memandangi layar ponselnya yang retak. Aplikasinya sering putus koneksi karena ia selalu kehabisan kuota internet, sementara di rumah, anaknya yang masih SMP merengek membutuhkan koneksi broadband yang stabil untuk sekolah daring dan mengerjakan tugas.
Pemerintah memang sering berbangga diri di layar televisi. Mereka memberi bantuan subsidi, menyebar kartu ini dan itu, meluncurkan aplikasi pelayanan publik yang rating-nya hancur lebur di Play Store. Tapi mereka lupa satu hal yang paling fundamental di negeri ini.
Teknologi bukan cuma soal mencetak kartu plastik yang ada cipnya. Teknologi bukan sekadar membuat aplikasi yang memakan memori ponsel. Teknologi adalah soal panduan edukasi, soal integritas kejujuran pengelolanya, dan yang terpenting: soal perut yang lapar.
Memberi pelatihan digital dan seminar revolusi industri pada orang yang tidak punya perangkat memadai untuk bekerja itu ibarat memberikan resep masakan fine dining ala Prancis pada orang miskin yang kompor di dapurnya saja sudah dijual untuk membayar biaya kontrakan bulan lalu.
Penutup: Masa Depan yang Terantai Karat
“Ini fotokopinya, Mas. Dua ribu rupiah,” suara serak tukang fotokopi memecah lamunanku yang melantur terlalu jauh.
Aku menyerahkan selembar uang ribuan yang lecek, lalu mengambil kertas hitam putih yang masih hangat dari mesin itu. Aku berjalan kembali melintasi jalan raya menuju loket, menyerahkan kertas buram itu kepada petugas. Sebuah identitas elektronik kebanggaan bangsa yang akhirnya harus menyerah dan bertekuk lutut pada mesin fotokopi tua.
Setelah urusan selesai, aku berjalan pulang dengan perasaan getir yang menumpuk di rongga dada. Negeri ini sedang berusaha keras untuk berlari cepat menuju masa depan yang serba otomatis dan digerakkan oleh Artificial Intelligence. Namun sayang, kakinya masih terikat kuat pada rantai birokrasi masa lalu, yang karatannya bernama korupsi dan ketidaksiapan mental.
Kita hidup di negeri di mana perangkat kerasnya dibeli dengan harga markup yang gila-gilaan, sementara “perangkat lembek”-nya adalah akal sehat yang terus-menerus dikompromikan.
Sungguh ironi. Sangat ironi.
